Rezim Media

REZIM media merupakan sebut­an atas semakin berdaulat­nya media, ter­utama televisi dalam menyiarkan in­formasi se­putar polek­sos­budhan­kam. Hal ini muncul karena alam ke­bebasan yang tanpa batas. Sehingga me­nyebabkan tranformasi media men­jadi sebuah industri guna menge­ruk keuntungan, yang berimbas pada pe­ngabaian akan kepentingan publik un­tuk memperoleh informasi yang ber­­mutu. Rezim media tak melulu di­pim­pin oleh politisi sebagai corong­nya, juga termasuk peng­usaha yang ingin memperluas eksistensi bisnis­nya di bidang media.

Sejumlah negara berkembang seperti Thailand dan Malaysia dapat dirujuk untuk menunjukkan adanya prak­tik penggunaan media oleh pe­nguasa setempat. Sedangkan, di In­donesia hal ini pernah berlaku pada era Soeharto. Dimana majalah seperti Tem­­po, Tabloid deTIK, dan Editor di­cabut SIUPP-nya (Surat Izin Usaha Pe­­nerbitan Pers) oleh Departemen Pe­nerangan dengan beragam dalih. Na­mun yang pasti, Pemerintah kala itu risih dengan sikap kritis yang di­bawakan media di atas.

Sekarang, hal demikian memang tidak terjadi lagi. Namun, hingar-bi­ngar hegemoni media sebagai corong po­litik begitu kentara terasa. Apalagi, pemilik media tersebut berkoalisi de­ngan penguasa.

Salah satu bukti terbaik lainnya, bahwa kita hidup ditengah hegemoni rezim media adalah media turut berpe­ran dalam menentukan haluan arah hidup kita. Contohnya: Peng­gam­bar­an wanita cantik ialah yang ber­kulit bening, bertubuh sintal dan dengan rambut yang tergerai. Lucu­nya, kita pun meng­amini hal tersebut. Se­hingga, klop sudah kita ibarat ker­bau yang dicucuki hidungnya tanpa pernah sadar.

Atau seperti muatan gosip para se­lebritis yang terlalu dibesar-besar­kan (exe­gerasi). Juga muatan kekeras­an yang masuk ke layar kaca, dan tentu ber­dampak negatif pada tumbuh kem­bang serta pola pikir anak-anak kita. Bah­kan, pada acara yang bersifat meng­hibur sekalipun seperti humor, ko­medi atau lawakan, unsur-unsur ke­ke­rasan kerap menjadi bahan tertawaan.

Muatan-muatan seperti ini mem­buk­ti­kan, bahwa media sekarang ini lebih mendahulukan kepentingan bis­nisnya ketimbang kepentingan pu­blik, yang berdampak pada pe­nye­ra­ga­man isi siaran. Logically, media lain akan meniru program/tayangan media te­tangganya yang lebih diminati pe­mirsa. Tentu, dengan beragam mo­di­fikasi di sana sini.

Maka daripada itu, pendidikan media menjadi tameng yang diwajib­kan untuk menahan gempuran rezim media sekarang ini. Jangan sampai ma­syarakat menganggap hal-hal ter­sebut di atas sebagai suatu hal yang nor­mal dan sah-sah saja. Jangan sam­pai masyarakat terkungkung dalam doxa (suatu kondisi dimana ma­sya­rakat tidak sadar telah ditindas segi-segi kehidupannya). Jangan sam­pai kebebasan berbicara, me­nyam­pai­kan pendapat, serta kebebasan mem­per­oleh informasi menjadi legitimasi bagi mereka untuk melanggengkan be­rkuasanya rezim media.

Penguatan Lembaga KPI

Selain itu, amat sangat disayang­kan, jika KPI (Komisi Pe­nyiaran In­do­nesia) hanya menjadi co-regula­tion atau pen­damping setia pemerin­tah, dalam hal mengatur jalannya in­dus­tri penyiaran. Padahal, sudah se­yog­yanya KPI kembali bersifat inde­pen­den dan progresif dalam menentu­kan, mana tayangan yang layak dan tak layak untuk dikonsumsi pemirsa ta­nah air.

Sebab, rezim yang kita hadapi ini ti­daklah memaksakan kehendaknya me­lalui kekuatan impresif dengan me­manfaatkan aparatur negara. Melain­kan, dengan cara yang seolah de­mo­kratis lewat pembentukan pu­blic opinion (opini publik).

Mendamba TV yang Netral

Relasi antara televisi dan masya­ra­kat lokal bukan lagi seka­dar hubu­ngan media massa dan publik. Tetapi su­dah menjadi hubungan antara pro­dusen dan konsumen, atau sebagai co­rong politik kepada para pendukung­nya.

Tampaknya, pemilihan NET seba­gai stasiun yang me­nyiarkan Debat Pil­gub DKI session 2, karena melihat te­levisi ini sebagai salah satu dari se­kian banyak televisi yang netral da­lam porsi pemberitaan setiap paslon. Perlu didukung!

Sebab media sebagai sebuah lem­baga memiliki kewajiban untuk menyajikan program yang well infor­ma­ti­on kepada publik. Artinya, ma­syarakat harus memiliki informasi yang memadai dalam menentukan pi­lihannya nanti. Jadi, media massa ber­tanggung jawab memberikan infor­masi tentang para Paslon (pasangan calon) dari sisi yang paling objektif.

No-Gosip

Selain itu, pemberitaan seputar infotainment berbau sensa­sional dan merujuk kepada perilaku hidup yang tidak baik, seperti: gaya hidup yang hedonis, dramatisasi kehidupan, dan pesan-pesan yang tidak baik lainnya. Sudah sepatutnya tidak lagi menda­pat­kan tempat di hati pemirsa, yang haus akan hiburan. Maka pemilihan terhadap tayangan hiburan yang no-gosip dapat menjadi alternatif.

Semoga hal semacam ini dapat me­redam media sebagai sarana pe­nyebar informasi menjadi sarang jual-beli, yang tak lagi memerhatikan kua­litas sajiannya.

Masyarakat kita juga harus dilatih res­ponsif, agar hiburan­nya tak diang­gap dangkal dan murah oleh para produsen media.

Walhasil, masyarakat selain dari­pada memiliki hak untuk memperoleh in­formasi dan hiburan. Mereka juga me­miliki tanggung jawab untuk me­ngonsumsinya secara kritis, bukan menelannya secara mentah-mentah. ***